Masalah kemiskinan Indonesia

tugas ISD minggu ke 13
sumber : http://www.english.waspada.co.id

 Masyarakat miskin Indonesia mencapai 13,33 persen atau sebanyak 31,02 juta orang, dari  jumlah penduduk Indonesia. Ini data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2010 lalu. Di akhir tahun 2010, jumlah kemiskinan tersebut tentunya tidak jauh berbeda pertambahan ataupun pengurangannya.

Ini berarti bahwa kemiskinan masih merupakan masalah besar bangsa yang sudah puluhan tahun merdeka ini. Bayangkan, dengan jumlah penduduk miskin sebesar itu, kita mencatatkan diri sebagai Negara yang orang miskinnya lebih banyak dari jumlah penduduk Negara tetangga Malaysia. Karena di waktu yang sama Malaysia berpenduduk 26,79 juta orng.

Ironi ini belum terjadi ketika di tahun 1975 dimana kemiskinan bukanlah topik bahasan utama di berbagai seminar dan surat-surat kabar. Baik masyarakat maupun pemerintah seperti tabu membahasnya. Pembangunan dianggap akan menghapuskan kemiskinan dengan sendirinya. Dan pakar ekonomi dengan analisis-analisisnya berdiri paling depan dalam barisan para pakar yang manganggap bahwa pertumbuhan ekonomi cukup mampu mengatasi segala masalah sosial ekonomi bangsa.

Selama periode 1976-1996 (20 tahun, Repelita II-V) angka kemiskinan Indonesia turun drastis dari 40% menjadi 11% yang dianggap cukup menjadi pembenaran bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun dalam periode itu adalah faktor penentunya. Maka krismon 1997-98 yang kembali meningkatkan angka kemiskinan menjadi 24% tahun 1998 dengan mudah dijadikan alasan kuat lain bahwa memang pertumbuhan ekonomi adalah segala-galanya.

Perhatian pemerintah terhadap kemiskinan seperti menemukan momentumnya setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 persen, dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang.

Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2001, persentase keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh jumlah keluarga di Indonesia. Angka- angka ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia

 Program Penanggulangan Kemiskinan bersasaran (targeted poverty alleviation) paling serius dalam sejarah bangsa Indonesia adalah program IDT di sepertiga desa di Indonesia, dan program Takesra/Kukesra di dua pertiga desa lainnya. Keduanya didasarkan atas Inpres 5/1993 dan Inpres 3/1996, yang pertama dengan anggaran APBN dan yang kedua dari APBN ditambah bantuan konglomerat. Program IDT maupun Takesra/Kukesra keduanya dilaksanakan melalui pendekatan kelompok sasaran antara 15-30 kepala keluarga dengan pemberian modal bergulir, yang pertama (IDT) sebagai hibah dan yang kedua sebagai pinjaman/kredit mikro.

Meskipun terkesan sudah gagal total karena tidak ada lagi dana segar yang disalurkan kepada penduduk miskin, dan sudah ada program-program penggantinya yaitu PPK (Program Pengembangan Kecamatan), tetapi penelitian membuktikan sebaliknya.

Penyebab kemiskinan
Persoalan kemiskinan di Negara berkembang merupakan fenomena global. Karenanya peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, para pekerja sosial diperlukan dalam menangani permasalahan kemiskinan sangat diperlukan. Terlebih dalam memberikan masukkan (input) dan melakukan perencanaan strategis (strategic planning) tentang apa yang akan menjadi suatu kebijakan dari pemerintah.

Perlu dibahas tentang macam-macam dan sebab-sebab munculnya kemiskinan yang secara tidak langsung menjadi standar global itu. Pertama, kemiskinan kebudayaan; Biasanya disebabkan adanya kesalahan pada subyeknya. Misalny malas, tidak percaya diri, gengsi, tak memiliki jiwa wirausaha yang kompatibel, tidak mempunyai kemampuan dan keahlian, dan sebagainya.

Kedua, kemiskinan structural; Ini biasanya terjadi disebabkan faktor eksternal yang melatarbelakangi kemiskinan itu sendiri. Faktor eksternal itu biasanya disebabkan kinerja dari pemerintah di antaranya : pemerintah yang tidak adil, korupsi, paternalistik, birokrasi yang berbelit, dan sebagainya.

Selanjutnya ada beberapa dimensi dari akar kemiskinan tersebut. Isbandi Rukminto Adi, Phd menegaskan pula tentang akar kemiskinan berdasarkan level permasalahan dan membaginya menjadi beberapa dimensi, di antaranya:

Pertama, dimensi Mikro : mentalitas materialistic dan ingin serba cepat (instan). Dua, dimensi Mezzo : melemahnya social trust (kepercayaan sosial) dalam suatu komunitas dan organisasi, dan otomatis hal ini sangat berpengaruh terhadap si subyek itu sendiri. Tiga, dimensi Makro : kesenjangan (ketidakadilan) pembangunan daerah yang minus (desa) dengan daerah yang surplus (kota), strategi pembangunan yang kurang tepat (tidak sesuai dengan kondisi sosio-demografis) masyarakat Indonesia. Empat, dimensi Global : adanya ketidakseimbangan relasi antara Negara yang sudah berkembang dengan Negara yang sedang berkembang.

Usaha kecil
Masalah lain yang kita hadapi adalah kondisi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang berpotensi menyerap tenaga kerja kurang terdidik, keberadaannya masih belum sepenuhnya mendapat perhatian serius. Berbeda dengan usaha besar yang padat modal dan teknologi, dengan mudahnya digelontori kredit perbankan dan berbagai kemudahan lainnya.

Sebagai gambaran, sepanjang 2010, sekitar 10-15 persen atau sekitar 790 ribu - 1,17 juta pelaku UMKM produksi di Jawa Barat menutup usahanya dan beralih menjadi pedagang produk impor asal Cina. Keuntungan yang lebih besar dan risiko yang lebih kecil menjadi alasan mereka beralih (Pikiran Rakyat, 22 Desember 2010).

Fakta ini menunjukkan bahwa serbuan barang impor, terutama asal China telah mematikan usaha bidang produksi. Di Jawa Barat saja mencapai sejuta UMKM, lalu bagaimana jika ditambah dari provinsi lainnya. Misalkan satu UMKM menampung lima tenaga kerja, maka jutaan orang akan kehilangan pekerjaan. Ini berarti jumlah penduduk miskin pun terus meningkat.

Baik pemerintah maupun pengamat ekonomi mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011 bisa mencapai 6,2 persen. Namun hal itu sama sekali tidak berarti jika jumlah penduduk miskin tetap banyak. Bahkan jumlah penduduk miskin akan terpicu naiknya harga Sembako dan adanya rencana pemberlakuan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Misalnya ratusan ribu tukang ojek akan menjerit ketika BBM dibatasi, sebagian di antaranya kemudian akan menjadi penganggur. Daya beli masyarakat akan terpangkas besar-besaran, yang akhirnya akan mendongkrak jumlah penduduk miskin.

Kebijakan jalan pintas sering ditempuh pemerintah untuk sekedar “meredam berita” kemiskinan. Lantas, bagaimana solusi untuk mengendalikan pembengkakakan angka kemiskinan? Lebih tepatnya, bagaimana upaya mensejahterakan penduduk miskin, dan mencegah penduduk tidak miskin menjadi miskin. Instrumen yang ada pada pemerintah sebenarnya sudah memadai, ada Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Sosial yang perangkatnya sampai ke tingkat daerah. Begitu pula seluruh Pemerintah Daerah memiliki dinas/instansi yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini pemerintah bisa bekerjasama dengan perusahaan besar yang memiliki  program corporate social responsibility (CSR) dan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS) yang memiliki program pengabdian pada masyarakat (PPM).

Namun yang selalu menjadi masalah adalah kemauan kuat dan muncul dari keinginan kuat untuk membantu rakyat miskin menjadi lebih sejahtera. Apa yang dilakukan belum bersumber dari hati, dan masih sekedar sebuah upaya menggugurkan kewajiban. Itulah sebabnya penduduk miskin yang menjadi sasaran program tetap miskin cenderung tidak terangkat dari kemiskinan.

Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer

Pelanggaran HAM Masih Marak di Indonesia

tugas ISD minggu ke 12
sumber : www.kompas.com

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih kerap terjadi di Indonesia, selama kurun waktu setahun terakhir ini. Pelanggaran HAM itu terjadi dari skala daerah hingga nasional.
""Lihatlah duka rakyat Papua, korban lumpur panas Lapindo, nasib keluarga para aktivis yang diculik paksa, penggusuran masyarakat di areal pembangunan Bandara Internasional Kuala Namu," kata Majda El Muhtaj.

Demikian antara lain kesimpulan Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed), Majda El Muhtaj, yang disampikan kepada Kompas, Jumat (9/12/2011) ini.

Dia memberikan beberapa cacatan, terkait dengan peringatan Hari HAM yang jatuh pada 10 Desember. "Komitmen pada pelayanan publik yang dikuatkan dengan berbagai regulasi, belum mampu menguatkan komitmen aksi penyelenggara negara dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan HAM," ujarnya.
Menurut Majda El Muhtaj, intimidasi, penggusuran, pelukaan, pembunuhan dan penyengsaraan masih terjadi di negara kita. Adegan-adegan tangis kepedihan dan kegetiran meraih keadilan, menghiasi keseharian media kita.
Beragam peristiwa sepanjang 2011 di Indonesia, pada umumnya mendeskripsikan kepedihan dan keprihatinan atas perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

"Lihatlah duka rakyat Papua, korban lumpur panas Lapindo, nasib keluarga para aktivis yang diculik paksa, penggusuran masyarakat di areal pembangunan Bandara Internasional Kuala Namu, dan sebagainya," kata Majda.

Selain itu, lanjutnya, hak atas kebebasan dan kemerdekaan menyampaikan pendapat masih harus berhadapan dengan cerminan hukum yang ambigu, karena diperankan oleh aparatur hukum yang tidak cerdas. Media dan jurnalis masih ditempatkan dalam posisi marjinal.
Dia menambahkan, peristiwa-peristiwa ini harus menjadi pelajaran berharga. Media perlu berperan penting dalam mentransformasikan gagasan-gagasan HAM. Media masa harus menerapkan jurnalisme dengan pendekatan HAM (human rights-based approach to journalism), yakni aktivitas jurnalistik yang senantiasa berpijak pada nilai-nilai dan standar HAM universal.

Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer