Selasa, 22 Januari 2013

BIROKRASI

Diposting oleh Aini di Selasa, Januari 22, 2013
DEFINISI 



         Definisi birokrasi telah tercantum dalam kamus awal secara sangat konsisten, baik yang berkenaan dengan pendapat de Gournay maupun yang lain-lainnya. Kamus akademis perancis memasukan kata tersebut dalam suplemennya pada tahun 1798 dan mengartikannya sebagai : “kekuasaan, pengaruh dari para kepala dan staff biro pemerintahan.” Kamus bahasa Jerman edisi 1813, mendefinisikan birokrasi sebagai : “wewenang atau kekuasaan yang berbagai departemen pemerintah dan cabang-cabangnya memperebutkan untuk diri  mereka sendiri atas sesame warga negara.”  Kamus teknik bahasa Italia terbit 1828 menunjukan demikian : “suatu kata baru, yang artinya kekuasaan pejabaat didalam administrasi pemerintahan.” Akademi perancis juga menerima kata “birokratik” yang mengacu kepada “pengaruh biro(bureaux) pemerintahan, dan juga suatu rezim yang didalamnya biro berlipat ganda tanpa perlu.” Pengertian ganda yang dikenakan kepada “birokrasi” memberikan petunuk awal bahwa perkembangan yang komples telah dialami konsep tersebut.

Keuntungan dan Kelemahan

1.  Aspek-aspek yang sangat kuat
    Di Indonesia, kecenderungan sentralisasi yang amat kuat merupakan salah satu aspek yang menonjol dalam penampilan birokrasi pemerintah. Hal ini disebabkan karena birokrasi pemerintah bekerja dan berkembang dalam lingkungan budaya yang kondusif terhadap hidup dan berkembangnya nilai-nilai sentralistik tersebut.

     2. Menilai tinggi keseragaman dalam struktur birokrasi
    Di Indonesia keseragaman atau kesamaan bentuk susunan, jumlah unit dan nama tiap unit birokrasi demikian menonjol dalam struktur birokrasi pemerintah. Hal ini tentu saja mempunyai arti tersendiri dalam upaya mencapai efisiensi melalui pembauan struktur.
Fenomena kecenderungan “seragam” tersebut menggejala hampir di semua tingkat birokrasi pemerintah Indonesia. Bahkan Universitas-sebagai organisasi birokrasi yang memiliki karakteristik khusus karena misinya yang jelas dalam ilmu pengetahuan , yang karenanya seharusnya berisfat adaptif dan otonom- juga telah diatur dalam pola yang seragam.

3.  Pendelegasian wewenang yang kabur
   Dalam birokrasi di Indonesia, nampaknya pendelegasian wewenang menjadi masalah. Meskipun struktur birokrasi pada umumnya sangat hirarkis, dalam praktek perincian wewenang menurut jenjang sulit dilaksanakan. Wewenang pimpinan menengah seringkali sulit dipraktekan. Dalam kenyatannya, segala keputusan sangat tergantung pada pimpinan tertinggi(puncak) dalam birokrasi. Sementara hubungan antar jenjang dalam birokrasi diwarnai oleh pola hubungan pribadi.
  
4.  Kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis jabatan
   Meskipun perumusan uraian tugas (job description) dalam birokrasi merupakan suatu kebutuhan yang nyata , jarang sekali birokrasi kita memilikinya secara lengkap. Kalaupun ada sering tidak dijalankan secara konsisten. Disamping hambatan y ang berkaitan dengan keterampilan teknis dalam penyusunanna, hambatan yang dirasakan adalah adanya keengganan merumuskannya dengan tuntas. Jika aparat kepegawaiannya merumuskannya sendiri, unit lain mungkin tidak mau melaksanakannya.

Birokratisme 

     Birokratisme adalah sebuah pelencengan, dan sebuah pelencengan yang tidak sehat. Segera setelah pelencengan ini menjadi kenyataan, maka ia mengancam melencengkan partai keluar dari jalan yang benar, yakni keluar dari jalan kelas. Di sinilah letak bahayanya. Tetapi kenyataan yang paling mengkhawatirkan adalah ini: mereka yang menyatakan dengan mutlak, dengan kekeraskepalaan yang paling besar, dan kadang-kadang dengan sangat brutal, bahwa setiap perbedaan pendapat, setiap pengelompokan, bahkan bila ini hanya sementara, adalah sebuah ekspresi dari kepentingan kelas yang bermusuhan dengan kelas proletar, tidak ingin mengaplikasikan kriteria ini pada birokratisme.
      Namun, kriteria sosial ini sangatlah cocok, karena birokratisme adalah sebuah keburukan yang terdefinisi dengan baik, sebuah pelencengan yang buruk dan berbahaya, yang telah dikutuk secara resmi namun tetap tidak menunjukkan tanda-tanda akan melenyap. Terlebih lagi, cukuplah sulit untuk melenyapkannya dengan satu pukulan! Tetapi bila birokratisme, seperti yang dikatakan oleh resolusi Komite Pusat, mengancam untuk memisahkan partai dari massa dan oleh karenanya melemahkan karakter kelas dari partai, maka perjuangan melawan birokratisme tidak mungkin berasal dari pengaruh-pengaruh non-proletar. Sebaliknya, aspirasi partai untuk menjaga karakter proletarnya niscaya harus melahirkan resistensi terhadap birokratisme. Tentu di bawah kedok resistensi ini, berbagai tendensi yang keliru, tidak sehat, dan berbahaya dapat memanifestasikan diri mereka. Dan mereka tidak dapat diungkapkan tanpa menganalisa dengan metode Marxis isi ideologi mereka. Akan tetapi, mengidentifikasikan resistensi terhadap birokratisme sebagai sebuah kelompok yang menjadi kendaraan untuk pengaruh asing adalah sendirinya menjadi “kendaraan” untuk pengaruh birokratis.

Referensi :
 - Martin albrow , Birokrasi, cetakan pertama, Mei 1989
- Priyo Budi Santoso , Birokrasi Pemerintahan Orde baru 
  (Perspektif cultural dan structural) , cetakaan pertama, Juni 1993  
- Leon Trotsky, 1923










Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer
 

Template Copy by Blogger Templates | BERITA_wongANteng |MASTER SEO |FREE BLOG TEMPLATES