Definisi birokrasi telah tercantum dalam kamus awal secara
sangat konsisten, baik yang berkenaan dengan pendapat de Gournay maupun yang
lain-lainnya. Kamus akademis perancis memasukan kata tersebut dalam suplemennya
pada tahun 1798 dan mengartikannya sebagai : “kekuasaan, pengaruh dari para
kepala dan staff biro pemerintahan.” Kamus bahasa Jerman edisi 1813,
mendefinisikan birokrasi sebagai : “wewenang atau kekuasaan yang berbagai
departemen pemerintah dan cabang-cabangnya memperebutkan untuk diri mereka sendiri atas sesame warga
negara.” Kamus teknik bahasa Italia
terbit 1828 menunjukan demikian : “suatu kata baru, yang artinya kekuasaan
pejabaat didalam administrasi pemerintahan.” Akademi perancis juga menerima
kata “birokratik” yang mengacu kepada “pengaruh biro(bureaux) pemerintahan, dan
juga suatu rezim yang didalamnya biro berlipat ganda tanpa perlu.” Pengertian
ganda yang dikenakan kepada “birokrasi” memberikan petunuk awal bahwa
perkembangan yang komples telah dialami konsep tersebut.
Keuntungan dan Kelemahan
1. Aspek-aspek yang sangat kuat
Di Indonesia, kecenderungan sentralisasi
yang amat kuat merupakan salah satu aspek yang menonjol dalam penampilan
birokrasi pemerintah. Hal ini disebabkan karena birokrasi pemerintah bekerja
dan berkembang dalam lingkungan budaya yang kondusif terhadap hidup dan
berkembangnya nilai-nilai sentralistik tersebut.
2. Menilai tinggi keseragaman dalam struktur
birokrasi
Di Indonesia keseragaman atau kesamaan
bentuk susunan, jumlah unit dan nama tiap unit birokrasi demikian menonjol
dalam struktur birokrasi pemerintah. Hal ini tentu saja mempunyai arti
tersendiri dalam upaya mencapai efisiensi melalui pembauan struktur.
Fenomena kecenderungan “seragam” tersebut
menggejala hampir di semua tingkat birokrasi pemerintah Indonesia. Bahkan
Universitas-sebagai organisasi birokrasi yang memiliki karakteristik khusus
karena misinya yang jelas dalam ilmu pengetahuan , yang karenanya seharusnya
berisfat adaptif dan otonom- juga telah diatur dalam pola yang seragam.
3. Pendelegasian wewenang yang kabur
Dalam birokrasi di Indonesia, nampaknya
pendelegasian wewenang menjadi masalah. Meskipun struktur birokrasi pada
umumnya sangat hirarkis, dalam praktek perincian wewenang menurut jenjang sulit
dilaksanakan. Wewenang pimpinan menengah seringkali sulit dipraktekan. Dalam
kenyatannya, segala keputusan sangat tergantung pada pimpinan tertinggi(puncak)
dalam birokrasi. Sementara hubungan antar jenjang dalam birokrasi diwarnai oleh
pola hubungan pribadi.
4. Kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis
jabatan
Meskipun perumusan uraian tugas (job
description) dalam birokrasi merupakan suatu kebutuhan yang nyata , jarang
sekali birokrasi kita memilikinya secara lengkap. Kalaupun ada sering tidak
dijalankan secara konsisten. Disamping hambatan y ang berkaitan dengan
keterampilan teknis dalam penyusunanna, hambatan yang dirasakan adalah adanya
keengganan merumuskannya dengan tuntas. Jika aparat kepegawaiannya
merumuskannya sendiri, unit lain mungkin tidak mau melaksanakannya.
Birokratisme
Birokratisme adalah sebuah pelencengan, dan sebuah pelencengan yang tidak sehat. Segera setelah pelencengan ini menjadi kenyataan, maka ia mengancam melencengkan partai keluar dari jalan yang benar, yakni keluar dari jalan kelas. Di sinilah letak bahayanya. Tetapi kenyataan yang paling mengkhawatirkan adalah ini: mereka yang menyatakan dengan mutlak, dengan kekeraskepalaan yang paling besar, dan kadang-kadang dengan sangat brutal, bahwa setiap perbedaan pendapat, setiap pengelompokan, bahkan bila ini hanya sementara, adalah sebuah ekspresi dari kepentingan kelas yang bermusuhan dengan kelas proletar, tidak ingin mengaplikasikan kriteria ini pada birokratisme.
Namun, kriteria sosial ini sangatlah cocok, karena birokratisme adalah sebuah keburukan yang terdefinisi dengan baik, sebuah pelencengan yang buruk dan berbahaya, yang telah dikutuk secara resmi namun tetap tidak menunjukkan tanda-tanda akan melenyap. Terlebih lagi, cukuplah sulit untuk melenyapkannya dengan satu pukulan! Tetapi bila birokratisme, seperti yang dikatakan oleh resolusi Komite Pusat, mengancam untuk memisahkan partai dari massa dan oleh karenanya melemahkan karakter kelas dari partai, maka perjuangan melawan birokratisme tidak mungkin berasal dari pengaruh-pengaruh non-proletar. Sebaliknya, aspirasi partai untuk menjaga karakter proletarnya niscaya harus melahirkan resistensi terhadap birokratisme. Tentu di bawah kedok resistensi ini, berbagai tendensi yang keliru, tidak sehat, dan berbahaya dapat memanifestasikan diri mereka. Dan mereka tidak dapat diungkapkan tanpa menganalisa dengan metode Marxis isi ideologi mereka. Akan tetapi, mengidentifikasikan resistensi terhadap birokratisme sebagai sebuah kelompok yang menjadi kendaraan untuk pengaruh asing adalah sendirinya menjadi “kendaraan” untuk pengaruh birokratis.
Referensi :
- Martin albrow , Birokrasi, cetakan pertama, Mei 1989
- Priyo Budi Santoso , Birokrasi Pemerintahan
Orde baru
(Perspektif cultural dan structural) ,
cetakaan pertama, Juni 1993
- Leon Trotsky, 1923
Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer